news

UN Diragukan Jadi Syarat Masuk PTN
Jum'at, 30 April 2010 - 19:03 wib

Foto: Koran SI.

JAKARTA – Ujian Nasional (UN) diragukan menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) karena masih banyak kekurangan yang bersifat fundamental.

Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Edi Suandi Hamid mengatakan, pihaknya sanksi bahwa tahun depan banyak perguruan tinggi negeri akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar siswa yang lulus UN dapat masuk ke kampus negeri tanpa ada persyaratan administrasi yang dapat mengurangi biaya masuk pendaftaran siswa.

Keraguan yang disimpulkan FRI adalah standar soal yang dinilai lebih sulit dari tahun lalu. Edi menjelaskan, penyebab persentase tingkat kelulusan tahun ini menurun sangat signifikan juga adalah karena klasifikasi soal yang sulit tersebut.

“Kalaupun memang ingin menjadi standar masuk perguruan tinggi negeri seharusnya soal yang dibuat itu standarnya tidak terlalu sulit. Dengan adanya penurunan tingkat kelulusan saya sanksi UN bisa jadi barometer masuk perguruan tinggi negeri,” jelasnya ketika dihubungi via telepon, Jumat (30/4/2010).

Selain itu, tambahnya, FRI juga meragukan kredibilitas UN. Edy yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Surabaya menambahkan, yang dimaksud kredibilitas adalah tim pengawas yang dinilai masih buruk kinerjanya.

Sementara Ketua Majelis Rektor Indonesia (MRI) Haris Supratno menyatakan, kalaupun ingin menjadikan UN menjadi pintu masuk perguruan tinggi negeri maka perlu ada kesepakatan antara para rector bahwa status UN harus jujur dan kredibel.

“Kita akan merapatkan mengenai status itu karena yang kita tuntut adalah kejujuran dan kredibilitas,” tuturnya.

Haris yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini juga mengaku prihatin dengan menurunnya angka kelulusan tahun ini hingga empat persen.

Walaupun begitu, dirinya mendukung integritas UN dengan pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri. Pasalnya, jika pendaftaran masuk kampus negeri tanpa Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan langsung dengan UN maka akan ada efisiensi waktu dan dana.

Calon mahasiswa pun tidak dipusingkan lagi dengan tes masuk karena sudah ada hasil nilai UN. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan, saat ini sedang masa transisi untuk menyatukan kesepahaman antara pihak PTN dengan Kemendiknas mengenai integrasi tersebut.

Mendiknas menambahkan, pembentukan kepercayaan antara keduanya itu sudah diawali dengan diikutsertakanya pihak kampus untuk menjadi tim pengawas UN.

Dirinya juga menyayangkan komentar beberapa pihak yang menolak integritas tersebut hanya dengan alasan soal UN ialah untuk mengetahui proses pembelajaran sedangkan tes pendaftaran perguruan tinggi negeri ialah untuk mengetahui potensi.

“Hal inilah yang sedang dijembatani makanya tahun ini masih belum bisa diintegrasikan,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai pendapat sejumlah pihak seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menolak adanya UN, mantan menteri komunikasi dan informatika ini menjelaskan, masukan dan pendapat semua pihak diterima dengan baik oleh Kemendiknas. Akan tetapi, dirinya menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan adanya UN yang berfungsi sebagai pemetaan pendidikan.

“Kita akan pertahankan dengan adu argument,” tandas mendiknas di ruang kerjanya sore ini. (Neneng Zubaidah/Koran SI/rhs)

Protes, Pria Berjalan Telanjang Kaki
Sabtu, 1 Mei 2010 - 10:01 wib
text TEXT SIZE :
Share
Fajar Nugraha - Okezone
Ilustrasi: Ist

OHIO - Seorang pria di Ohio, Amerika Serikat melakukan protes menuntut diperbolehkan tanpa menggunakan alas kaki. Pria tersebut berjalan ke gedung DPRD setempat untuk menyatakan keinginannya.

Bob Neinast mengaku kakinya terasa sakit saat menggunakan sepatu. karena itu dirinya memutuskan berjalan telanjang kaki kemana pun bahkan saat udara dingin. Menurutnya, kebiasaan ini menyehatkan dan bisa membuatnya lebih dekat ke tempat yang ia kunjungi.

Saat berjalan di ibu kota negara bagian Ohio baru-baru ini, Neinast langsung dihentikan oleh seorang petugas polisi. Menurut petugas menganggap Neinast telah melanggar aturan. Demikian diberitakan Associated Press, Sabtu (1/5/2010).

Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada aturan yang menyebutkan tentang pelarangan tersebut. Sedangkan pejabat di kantor DPRD Ohio juga mengakui tidak ada aturan pelarangan telanjang kaki.

Kini, juru bicara DPRD Ohio berencana mengadakan pelarangan bago orang yang bertelanjang kaki. Sementara aturan ini akan dibawa ke publik guna dimintai pendapat.

Neinast sebelumnya kalah atas tuntutan hukum yang diajukan kepada pihak Perpustakaan Umum Columbus. Pihak perpustakaan saat itu mengeluarkan aturan setiap orang yang tidak menggunakan alas kaki, tidak diperbolehkan untuk memasuki perpustakaan.(faj)